Kapan Kerja Disebut Lembur?

Kerja lembur terjadi saat kamu bekerja melebihi waktu kerja normal.

Waktu kerja normal menurut Pasal 77 UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja:

Kalau pekerjaan melewati batas itu, cek apakah perusahaan sudah memenuhi syarat lembur.

Syarat Lembur

Pasal 78 UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja dan Pasal 28 PP 35/2021 mengatur dua syarat utama:

• Ada persetujuan pekerja yang bersangkutan.
• Ada perintah perusahaan dan persetujuan tertulis atau melalui media digital.

Perintah lembur bisa dibuat sebagai daftar pekerja yang bersedia lembur, ditandatangani pekerja dan perusahaan. Perusahaan juga harus membuat daftar pelaksanaan lembur yang memuat nama pekerja dan lamanya lembur.

Batas Jam Lembur

Batas umum lembur:

• Maksimal 4 jam dalam 1 hari.
• Maksimal 18 jam dalam 1 minggu.

PP 35/2021 menyebut batas ini tidak termasuk lembur pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Untuk lembur pada hari libur atau istirahat mingguan, rumus upahnya berbeda dan biasanya lebih tinggi.

Siapa yang Bisa Dikecualikan?

Kewajiban membayar upah lembur bisa dikecualikan untuk golongan jabatan tertentu, tetapi tidak boleh asal sebut "staff" atau "supervisor".

Pasal 27 PP 35/2021 mensyaratkan golongan jabatan tertentu itu:

• punya tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan,
• waktu kerjanya tidak dapat dibatasi,
• mendapat upah lebih tinggi,
• diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Kalau golongan jabatan tertentu tidak diatur dalam dokumen tersebut, perusahaan wajib membayar upah lembur.

Sumber: Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023; Pasal 26, 27, dan 28 PP No. 35/2021.

Rumus Dasar Upah Lembur

Pasal 32 PP 35/2021 mengatur dasar upah lembur dari upah bulanan.

Rumus upah per jam:

upah per jam = 1/173 x upah sebulan

Untuk lembur pada hari kerja biasa:

Contoh sederhana: kalau upah per jam kamu Rp30.000 dan kamu lembur 2 jam pada hari kerja biasa, minimum lemburnya:

(1,5 x Rp30.000) + (2 x Rp30.000) = Rp105.000

Lembur di Hari Libur atau Istirahat Mingguan

Kalau lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi, hitungannya berbeda.

Untuk pola 6 hari kerja / 40 jam seminggu:

Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek:

Untuk pola 5 hari kerja / 40 jam seminggu:

Upah Apa yang Dipakai?

Dasar hitungan lembur bergantung pada struktur upah:

• Jika upah terdiri dari upah pokok + tunjangan tetap, dasar lembur adalah 100% upah.
• Jika ada tunjangan tidak tetap dan upah pokok + tunjangan tetap kurang dari 75% total upah, dasar lembur adalah 75% dari total upah.
• Jika upah harian, upah sebulan dihitung:
  • upah sehari x 25 untuk pola 6 hari kerja,
  • upah sehari x 21 untuk pola 5 hari kerja.
• Jika upah satuan hasil, pakai rata-rata penghasilan 12 bulan terakhir. Kalau hasilnya di bawah upah minimum, pakai upah minimum yang berlaku di wilayah kerja.

Hak Saat Lembur

Selain upah lembur, perusahaan wajib:

• memberi kesempatan istirahat secukupnya,
• memberi makanan dan minuman minimal 1.400 kilo kalori jika lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih.

Makanan dan minuman itu tidak boleh diganti uang.

Sumber: Pasal 29, 31, 32, 33, dan 34 PP No. 35/2021.

Kalau Diminta Lembur

Sebelum atau saat lembur, cek ini:

• Ada perintah lembur dari perusahaan.
• Kamu memberi persetujuan, tertulis atau lewat media digital.
• Jam mulai dan jam selesai tercatat.
• Tugas yang dikerjakan jelas.
• Ada bukti kalau lembur dilakukan pada hari kerja, hari libur resmi, atau hari istirahat mingguan.

Kalau perusahaan hanya memberi instruksi lisan, balas dengan pesan tertulis yang merangkum instruksi tersebut. Contoh: "Saya konfirmasi hari ini diminta lembur dari pukul 18.00 sampai 20.00 untuk menyelesaikan laporan X."

Kalau Lembur Tidak Dibayar

Pisahkan masalahnya:

1. Jam lembur tidak diakui.
2. Jam diakui, tapi rumus upahnya salah.
3. Lembur dibayar dengan sebutan lain, tapi nilainya kurang dari ketentuan.
4. Perusahaan menganggap jabatan kamu tidak berhak lembur.

Untuk mengecek angka, minta rincian:

• total jam lembur,
• dasar upah yang dipakai,
• rumus upah per jam,
• pengali jam pertama, jam berikutnya, atau hari libur,
• komponen upah yang masuk perhitungan.

Pasal 34 PP 35/2021 membolehkan pembayaran lembur dengan sebutan lain hanya jika nilai perhitungannya sama atau lebih baik dari ketentuan upah lembur.

Bukti yang Perlu Disimpan

Simpan bukti sebelum mengajukan keberatan:

• slip gaji,
• absensi, timesheet, jadwal shift, atau log mesin absensi,
• pesan perintah lembur,
• daftar lembur,
• email, chat, atau tiket pekerjaan,
• bukti pekerjaan selesai di luar jam kerja,
• perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Kalau perusahaan memakai alasan "jabatan tertentu", minta dasar tertulisnya di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Tahap Penyelesaian

Langkah aman biasanya bertahap:

1. Minta klarifikasi tertulis ke atasan atau HR.
2. Ajukan hitungan versi kamu dengan bukti jam lembur.
3. Jika tidak selesai, lakukan perundingan bipartit.
4. Jika bipartit gagal, catatkan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat sesuai UU PPHI.

UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja juga mengatur sanksi untuk pelanggaran terkait syarat lembur dan kewajiban membayar upah lembur. Untuk kasus spesifik, bawa dokumen dan hitungan kamu saat berkonsultasi ke Disnaker, serikat pekerja, LBH, atau pengacara.

Sumber: Pasal 78, 187, dan 188 UU No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023; Pasal 28, 29, 31, 32, dan 34 PP No. 35/2021; Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 2/2004.