Dasar Hak Upah

Upah adalah imbalan kerja dalam bentuk uang yang ditetapkan dan dibayar menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Hak atas upah muncul saat hubungan kerja dimulai dan berakhir saat hubungan kerja putus.

PP 36/2021 menegaskan bahwa kamu berhak atas:

• penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
• perlakuan yang sama dalam sistem pengupahan tanpa diskriminasi; dan
• upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Kebijakan pengupahan mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, lembur, cara pembayaran, potongan yang dapat diperhitungkan, serta upah untuk perhitungan hak lain.

Jangan Pakai Angka Lama

Kartu ini tidak memuat angka UMP, UMK, atau upah sektoral. Nilainya berbeda menurut wilayah dan dapat berubah. Saat membandingkan upahmu, pakai penetapan resmi yang masih berlaku untuk wilayah dan periode pembayaranmu.

Sumber: Pasal 1-5 PP No. 36/2021 jo. PP No. 49/2025.

Upah Minimum

PP 49/2025 mengatur jenis upah minimum sebagai:

• upah minimum provinsi (UMP);
• upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan syarat tertentu;
• upah minimum sektoral provinsi; dan
• upah minimum sektoral kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Jangan menyimpulkan jenis yang berlaku hanya dari istilah “UMR” di iklan kerja atau chat. Cocokkan dengan penetapan resmi yang berlaku di lokasi kerja kamu.

Komponen di Slip Upah

PP 36/2021 mengenal beberapa susunan komponen upah:

• upah tanpa tunjangan;
• upah pokok dan tunjangan tetap;
• upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
• upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Susunan yang dipakai harus dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Kalau ada upah pokok dan tunjangan tetap, PP 36/2021 juga mengatur batas minimum porsi upah pokok.

Struktur dan Skala Upah

Perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Informasi yang relevan untuk jabatan kamu wajib diberitahukan secara perorangan.

Sumber: Pasal 5, 7, 14, 15, dan 21 PP No. 36/2021; Pasal 25 PP No. 36/2021 sebagaimana diubah PP No. 49/2025.

🚩 Informasi Upah Tidak Bisa Dicek

Waspadai jika:

• nominal, periode pembayaran, atau komponen di kontrak tidak cocok dengan slip upah atau bukti transfer;
• kamu tidak mendapat penjelasan struktur dan skala upah yang relevan untuk jabatanmu;
• potongan muncul tanpa nama, dasar, atau rincian yang bisa kamu pahami;
• perbandingan upah minimum memakai angka lama tanpa tanggal berlaku dan wilayah yang jelas; atau
• pekerjaan yang sama nilainya diberi upah berbeda tanpa penjelasan yang dapat diperiksa.

🚩 Istilah Dipakai untuk Membingungkan

• “UMR” dipakai tanpa menyebut apakah yang dimaksud UMP, UMK, atau upah sektoral.
• Tunjangan tetap dan tidak tetap dicampur tanpa rincian di slip upah.
• Bonus atau insentif disebut sebagai pengganti seluruh komponen upah tanpa dasar dokumen yang jelas.

Red flag bukan otomatis membuktikan pelanggaran. Ini tanda bahwa kamu perlu meminta rincian tertulis dan mencocokkannya dengan dokumen kerja serta penetapan upah minimum yang berlaku.

Sumber: Pasal 2, 5, 7, 21, dan 25 PP No. 36/2021 jo. PP No. 49/2025.

Siapkan Bukti Dulu

Simpan salinan:

• perjanjian kerja dan adendumnya;
• slip upah dan bukti transfer;
• catatan kehadiran atau jadwal kerja bila memengaruhi perhitungan;
• peraturan perusahaan atau PKB, jika ada; dan
• penetapan upah minimum resmi yang berlaku untuk wilayah serta periode kamu.

Minta Rincian Tertulis

Kamu bisa meminta penjelasan yang memuat:

1. periode pembayaran;
2. upah pokok dan setiap tunjangan;
3. dasar potongan atau perhitungan lain;
4. jenis upah minimum yang dipakai sebagai pembanding; dan
5. struktur serta skala upah yang relevan dengan jabatanmu.

Sampaikan pertanyaan lewat media yang bisa disimpan. Jangan mengunggah NIK, nomor rekening, atau slip upah lengkap ke ruang publik saat meminta bantuan.

Jika Masih Tidak Jelas

Bawa dokumen dan hitunganmu saat meminta pendampingan yang sesuai. Jangan menyetujui angka atau potongan yang belum kamu pahami hanya berdasarkan penjelasan lisan.

Sumber: Pasal 5, 7, 21, dan 25 PP No. 36/2021 jo. PP No. 49/2025.