Langkah Aksi Jika Lembur Bermasalah

Kalau Diminta Lembur

Sebelum atau saat lembur, cek ini:

• Ada perintah lembur dari perusahaan.
• Kamu memberi persetujuan, tertulis atau lewat media digital.
• Jam mulai dan jam selesai tercatat.
• Tugas yang dikerjakan jelas.
• Ada bukti kalau lembur dilakukan pada hari kerja, hari libur resmi, atau hari istirahat mingguan.

Kalau perusahaan hanya memberi instruksi lisan, balas dengan pesan tertulis yang merangkum instruksi tersebut. Contoh: "Saya konfirmasi hari ini diminta lembur dari pukul 18.00 sampai 20.00 untuk menyelesaikan laporan X."

Kalau Lembur Tidak Dibayar

Pisahkan masalahnya:

1. Jam lembur tidak diakui.
2. Jam diakui, tapi rumus upahnya salah.
3. Lembur dibayar dengan sebutan lain, tapi nilainya kurang dari ketentuan.
4. Perusahaan menganggap jabatan kamu tidak berhak lembur.

Untuk mengecek angka, minta rincian:

• total jam lembur,
• dasar upah yang dipakai,
• rumus upah per jam,
• pengali jam pertama, jam berikutnya, atau hari libur,
• komponen upah yang masuk perhitungan.

Pasal 34 PP 35/2021 membolehkan pembayaran lembur dengan sebutan lain hanya jika nilai perhitungannya sama atau lebih baik dari ketentuan upah lembur.

Bukti yang Perlu Disimpan

Simpan bukti sebelum mengajukan keberatan:

• slip gaji,
• absensi, timesheet, jadwal shift, atau log mesin absensi,
• pesan perintah lembur,
• daftar lembur,
• email, chat, atau tiket pekerjaan,
• bukti pekerjaan selesai di luar jam kerja,
• perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Kalau perusahaan memakai alasan "jabatan tertentu", minta dasar tertulisnya di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Tahap Penyelesaian

Langkah aman biasanya bertahap:

1. Minta klarifikasi tertulis ke atasan atau HR.
2. Ajukan hitungan versi kamu dengan bukti jam lembur.
3. Jika tidak selesai, lakukan perundingan bipartit.
4. Jika bipartit gagal, catatkan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat sesuai UU PPHI.

UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja juga mengatur sanksi untuk pelanggaran terkait syarat lembur dan kewajiban membayar upah lembur. Untuk kasus spesifik, bawa dokumen dan hitungan kamu saat berkonsultasi ke Disnaker, serikat pekerja, LBH, atau pengacara.

Sumber: Pasal 78, 187, dan 188 UU No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023; Pasal 28, 29, 31, 32, dan 34 PP No. 35/2021; Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 2/2004.