Red Flags BPJS

🚩 Kepesertaan Tidak Jelas

Periksa lebih lanjut jika:

• ada potongan di slip upah, tetapi kamu tidak mendapat bukti atau nomor kepesertaan;
• nama, NIK, tanggal mulai kerja, atau data upah yang tercatat tidak sesuai;
• kamu hanya diberi jawaban lisan tentang program yang diikuti;
• perubahan data kerja tidak pernah dikonfirmasi;
• setelah PHK, kamu diminta menganggap JKP pasti tersedia tanpa memeriksa syarat dan bukti yang diperlukan; atau
• pemeriksaan klaim JKP ditunda, padahal hak dapat hilang jika klaim tidak diajukan dalam 6 bulan sejak PHK.

🚩 Jangan Asumsikan Semua Program Sama

Status kontrak, jenis program, data kepesertaan, dan alasan PHK dapat memengaruhi pemeriksaan manfaat. Untuk peserta PKWT, JKP diberikan jika pengusaha mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Minta dokumen atau data yang bisa diverifikasi, bukan janji umum seperti “sudah diurus”.

PP No. 86/2013 mengatur tata cara sanksi administratif dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Aturan itu tidak berarti setiap masalah punya hasil atau jalur yang sama, jadi cek proses resmi yang berlaku untuk program kamu.

Sumber: Pasal 15 UU No. 24/2011; Pasal 2, 6, 9, dan 18 PP No. 37/2021; Pasal I PP No. 6/2025 yang mengubah Pasal 20 dan Pasal 40 PP No. 37/2021; PP No. 86/2013.